: Politisi PDIP, Aria Bima meminta agar reshuffle kabinet tidak dijadikan sekedar isu. Jika memang akan ada reshuffle maka hal itu segera dilakukan.
"Jangan jadi isu , kalau reshuffle ya reshuffle. Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden dan presiden, saya kira sudah paham betul kompetensi masing-masing menterinya," jelas Aria Bima kepada wartawan di sela-sela Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Bale Rakyat Aria Bima, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (28/12/2022).
Aria Bima menyebut saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan kabinet yang solid, tidak hanya menteri yang kompeten. Terutama di bidang yang menyangkut masalah pangan ,logistik dan energi.
"Sebab saat ini situasi tidak dalam situasi normal baik global maupun nasional. Tapi solid saja belum tentu bisa menyelesaikan masalah," katanya.
Presiden Jokowi memiliki hak sepenuhnya dan memiliki standar kompetensi yang dibutuhkan saat ini. Tetapi menurut Aria Bima, yang penting adalah mereka loyal kepada presdien dan mampu bekerja keras untuk membereskan sisa waktu sampai Oktober 2024. Atau sesuai mandat rakyat selama lima tahun.
Baca Juga: Keraton Surakarta Dibuka Lagi, Wisatawan Bisa Masuk Gratis
Disinggung adanya indikasi menteri yang tidak solid dalam kabinet Jokowi, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu mengakui tidak mengetahui secara internal. Tetapi sebagai di Komisi VI DPR RI dalam rangka fungsi pengawasan, seharusnya menteri-menteri melakukan langkah-langkah koordinasi antara menteri satu dengan lainnya.
"Maka kalau mau reshuffle bisa saja, supaya tidak menjadi isu negatif. Tapi yang jelas persoalan bangsa ini, presiden tidak hanya punya menteri tapi butuh kabinet yang solid karena hitungannya adalah Oktober 2024," katanya lagi.
Seluruh program kerja kementerian dari program pemerintah dan membutuhkan kabinet yang solid. Karena situasinya terutama ekonomi tidak dalam situasi normal baik dalam kondisi globall arena situasi politik antara Cina dengan Amerika, serta Ukraina dengan Rusia.
Baca Juga: Fraksi PDIP Janji Kawal Pembangunan ITF Sunter Terealisasi 2023
"Kemudian muncul berbagai situasi iklim yang tidak menentu itu yang menjadi kendala. Karena ini yang harus dihadapi adalah bukan apa ekonomi globalisasi tapi ekonomi perang dagang," paparnya.
Sementara itu, sebelumnya Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo yang juga mantan Wali Kota Solo, bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (26/12/2022).
Pertemuan keduanya terjadi ditengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju pasca deklarasi capres Anies Baswedan oleh Partai NasDem beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Jokowi Lantik Laksamana TNI Muhammad Ali Jadi KSAL, Gantikan Laksamana TNI Yudo Margono
Namun Rudy membantah jika pertemuan tersebut ada kaitannya dengan isu reshuffle kabinet.