: Kemenkeu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Salah satu strateginya adalah menerapkan penggunaan anggaran belanja barang dan jasa, dilakukan lebih awal.
Menurut Kepala Perwakilan Kemenkeu I Provinsi Jatim, Taukhid, Jawa Timur berkontribusi 14-15 persen terhadap perekonomian nasional.
"Kalau pertumbuhan ekonomi Jatim tidak tinggi capaiannya, bisa kacau," ujarnya dalam High Level Executing Agency Dialogue yang digelar di Sanghrilla Hotel Surabaya, Selasa (12/9/2023).
Baca Juga: PDIP NTB Minta Kader Jangan Leha-leha jelang Pemilu 2024
Acara bertema 'Bersama Mewujudkan Peran APBN Bagi Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Jawa Timur' ini menghadirkan para Pimpinan utama Satker Kementerian Negara/Lembaga (termasuk 35 Satker BLU) beserta Pemda selaku pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Dia meminta para penentu kebijakan, yang hadir di ajang tersebut, agar penggunaan anggaran untuk belanja barang dan jasa, bisa dipercepat. Dan tidak harus diawali di tahun anggaran dimulai.
Dia kemudian menyarankan agar di awal Oktober ini sudah dimulai pengadaan barang dan jasa dan Desember pertengahan selesai yang selanjutnya pada Januari, kontraknya bisa langsung dibayarkan.
Baca Juga: Dorong Kemandirian Ekonomi Petani, Panen Raya Bawang Merah di Sleman
Seperti diketahui, APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang Undang untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
APBN, kata Taukhid, bukan sekedar pembiayaan kegiatan pemerintahan (pusat maupun daerah), tetapi juga merupakan stimulus ekonomi untuk menggerakan kegiatan ekonomi Masyarakat.
Pencapaian tujuan stimulus tersebut diwujudkan dalam bentuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Jampidsus Kejagung RI Kembali Tetapkan 3 Tersangka baru Kasus Korupsi Pembangunan BTS 4G Kominfo
APBN Tahun 2023 yang mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.061,17 triliun
ditargetkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi 5,3%.
Sebagai bagian dari perwujudan amanat tersebut, Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi paling kurang sebesar Rp143,23 triliun (4,68%) meliputi :Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) Rp77,76 triliun, Belanja Kementerian Negara/Lembaga Rp45,25 triliun, dan Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga (Subsidi) sebesar Rp20,22 triliun.
Hingga akhir Agustus 2023, lanjutnya, Belanja Transfer Ke Daerah yang telah terealisasi sebesar Rp50,89 Triliun (65,42%), Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp27,54 triliun (60,33%).