: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Ir Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd memastikan angka kemiskinan masyarakat NTB terus turun sejak 2018 silam.
"Kita harus melihat data angka kemiskinan dengan kondisi ril dan membandingkan data dengan setara. Angka kemiskinan NTB terus turun sejak 2018 dan saya meyakini saat ini data kita sudah dibawah angka sepuluh persen", ujar Wagub di ruang kerja kantor Wakil Gubernur, Kamis (20/7/2023).
Ia mengatakan, angka kemiskinan NTB secara nasional Maret tahun ini sebesar 13,68 persen dan berada di urutan 26 dari 33 propinsi.
Baca Juga: Data dan Pola Pikir Bisa Turunkan Angka Kemiskinan?
Namun demikian, potret angka kemiskinan daerah daerah lain juga mengalami kenaikan ataupun penurunan yang tidak signifikan.
Terlebih jika dikaitkan dengan pemulihan pasca bencana gempa dan kondisi pandemi yang melanda dunia. Di tahun 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,75 dan berubah konstan.
Dalam pertemuan bersama Kepala Dinas Sosial, Kepala BPS NTB, Asisten 1, Kepala Dinas Kominfotik dan pemangku kebijakan terkait lainnya ditemukan adanya ketidaksesuaian data yang sedang diperiksa silang agar ditemukan kendala.
Baca Juga: Wagub Yakin Angka Kemiskinan NTB di Bawah 10 Persen
Sementara kondisi riil masyarakat seperti dikatakan Wagub, dipastikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 3,75 persen.
"Validitas data kita sedang dicek silang dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 milik Badan Pusat Statistik NTB", tambah Umi Rohmi.
Perbaikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) seperti dikatakan Kadis Sosial Ahsanul Khalik secara sistem nasional terus diperbaharui terutama data Program Keluarga Harapan yang sejak 2021 dilakukan perbaikan dengan menghapus 75.000 data yang salah sasaran.
Baca Juga: Bencana dan Relokasi
Wagub menilai, pengecekan data ini penting dilakukan agar tidak lagi terjadi kegagalan dalam memberikan bantuan pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan memastikan seluruh program pemerintah yang dilakukan selama ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Kalau ini serius dikerjakan kita akan menyelesaikan delapan persen kemiskinan dari data yang ada sehingga kita bisa memastikan angka kemiskinan kita di bawah sepuluh persen", jelas Wagub.
Seperti diketahui, BPS NTB baru saja melakukan sensus registrasi sosial ekonomi yang masih menemukan bantuan salah sasaran.