JAKARTA: Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin meminta agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
dapat mengantisipasi pesatnya kemajuan era digital pada era disrupsi keuangan digital ini dan tentunya tidak lengah atau mengabaikan aspek perlindungan konsumen. Hal ini karena tujuan dari pelayanan jika pada akhirnya tidak bisa memberikan kepuasan konsumen atau bahkan menyusahkan konsumen itu sendiri, tak akan ada artinya semuanya.
Permintaan parlemen tersebut disampaikan Srikandi Milenial Beringin di Senayan ini kepada KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia. (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saat raker Komisi XI DPR, Kamis lalu (27/1/2022).
Dalam raker tersebut telah disampaikan evaluasi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan tahun 2021.
Baca Juga: Putkom Sosialisasikan QRIS UMKM Se-Purwakarta, Targetkan 100 Persen Pelaku Usaha Terdigitalisasi
"Saya berharap KSSK bisa terus merespons berbagai dinamika pada era disrupsi keuangan digital ini, sehingga tidak ketinggalan dalam mengambil tindakan dengan mengedepankan perlindungan konsumen. Karena jika terjadi permasalahan, yang akan dirugikan masyarakat yang menjadi konsumen atau investor. Makanya, era sekarang menuntut KSSK untuk bekerja semakin gesit dan gercep alias gerak cepat," urai Puteri Komarudin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022).
Lebih lanjut, Putkom, sapaan akrab Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini juga menyampaikan beberapa tren digitalisasi yang sekarang berkembang di masyarakat. Mulai dari melonjaknya ketertarikan investor pada aset kripto, ramainya transaksi jual beli Non Fungible Token (NFT), maraknya sistem trading binary option, hingga hadirnya dunia metaverse.
"KSSK perlu menyiapkan rencana aksi bersama untuk meningkatkan literasi keuangan yang saat ini masih sangat rendah. Apalagi anak muda seperti saya sekarang kian tertarik untuk berinvestasi, yang tentu perlu dibekali wawasan keuangan yang memadai sehingga tidak terjerumus pada investasi ilegal dan merugikan," tegas Wakil Rakyat DPR RI Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) ini mengingatkan.
Baca Juga: Putkom Dorong Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM Jabar: Aspek Utama Pengawasan-Perlindungan!
Selain itu, dia juga mendorong KSSK untuk terus meningkatkan keamanan sistem dan teknologi secara baik dan mantap sehingga tidak akan terjadi kebocoran data atau kerugian akibat lengahnya kita terhadap kemajuan teknologi yang makin pesat karena tidak antisipatif dan menguasainya.
Hal ini lantaran data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut serangan siber mencapai 888 juta kasus hingga September 2021. Sementara, OJK juga menyataan 23 persen serangan siber pada tahun 2021 menyasar sektor perbankan.
"Data terkini Bank Indonesia pun dikabarkan juga mendapatkan persoalan serangan ransom ware. Artinya, urgensi keamanan data ini kian mendesak. Karena itu, saya meminta KSSK semakin memperkuat dari sisi keamanan sistem hal tersebut. Termasuk, mengajak industri keuangan untuk lebih aktif berperan semakin meningkatkan keamanan sistemnya," tandas Puteri yang juga Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini.
Pada kesempatan lain, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membenarkan adanya serangan siber terhadap sistem BI, namun tidak memengaruhi terhadap tugas kebanksentralan.
"Yang kemarin itu serangan ransomnya melalui e-mail. Tapi itu sudah kami atasi. Kami pastikan tidak ada gangguan pada tugas Bank Sentral. Kami juga sudah membangun ke depan beberapa layer untuk penguatan sistem siber," jelas Perry.***