: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Hubdat) mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan iklim investasi di sektor transportasi darat. Oleh sebab itu, Ditjen Hubdat ikut mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
Tindak lanjutnya dilakukan pula Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022 berkaitan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Aturan Pelaksanaannya di Bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Bekasi.
Kepala Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Ditjen Hubdat, Endy Irawan, menyatakan, sosialisasi peraturan perundang-undangan ini perlu diselenggarakan dalam rangka penyampaian produk peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan darat yang telah ditetapkan. Tujuannya agar substansinya dapat dipahami oleh semua pihak sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan kendala dalam pelaksanaannya. Juga untuk mengetahui cakupan manfaat yang diterima oleh masyarakat dan hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya,” kata Endy, Kamis (8/12/2022).
Baca Juga: Sarana Prasarana Perhubungan Darat Kondisinya Baik , Pasca Tsunami Selat Sunda
Dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama 2 hari hingga Jumat (9/12/2022) tersebut disampaikan juga bahwa melalui kehadiran omnibus law cipta lapangan kerja, diharapkan dapat merubah struktur ekonomi yang akhirnya mampu membuat perubahan terhadap semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Tujuan dari disusunnya UU 11/2020 adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui beberapa hal seperti kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian. “Selain itu juga melalui peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional,” jelas Endy.
Endy juga menjelaskan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 dimaksud antara lain untuk memberikan kemudahan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha, membuka peluang investasi bagi pihak ketiga (pihak swasta). Dalam penyelenggaraan transportasi darat, dan membuka lapangan pekerjaan baru dengan adanya peluang investasi bagi pihak ketiga.
“Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 dimaksud terdapat 16 (enam belas) amanat untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perhubungan, yang salah satunya yaitu mengenai Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,” tutur Endy.
Baca Juga: Sosialisasi, Peraturan Pemerintah Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Terkait dengan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, terdapat substansi baru sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam pasal 25 ayat (4) dan pasal 30 ayat (4).
Bunyinya sebagai berikut 1. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang dapat dikerjasamakan dengan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta, yaitu pengujian berkala kendaraan bermotor oleh agen tunggal pemegang merek dan swasta; 2. Perizinan berusaha pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh agen tunggal pemegang merek dan swasta; 3. Akreditasi bengkel umum yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor; dan 4. Pengujian berkala untuk kendaraan bermotor listrik.
Melalui bahan yang disampaikan oleh Yovial Adiwijaya dari Biro Hukum Kementerian Perhubungan selaku pembicara dalam sosialisasi ini, sejumlah manfaat UU Cipta Kerja terhadap UU nomor 22 Tahun 2009 antara lain: 1.Memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha melalui penyederhanaan perizinan dan penerapan sistem online dalam perizinan; 2.Membuka peluang investasi bagi pihak ketiga atau swasta dalam penyelenggaraan transportasi darat.
Berikutnya; 3. Membuka lapangan pekerjaan baru dengan adanya peluang investasi (kerja sama) bagi pihak ketiga; dan 4. Meringankan beban APBN/APBD dengan adanya peluang investasi dengan pihak ketiga.***