: Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali melakukan pertemuan membahas penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, Selasa (17/10/2023).
Pertemuan koordinasi yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta, Jaksa Agung ST Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit, Plt Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Asri Agung Putra dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana.
Jajaran TNI AL yang hadir Asisten Personel KSAL Laksda TNI P Rahmad Wahyudi, Asisten Operasi Laksda TNI Denih Hendrata dan Kepala Dinas Hukum TNI AL Laksma TNI Leonard Marpaung.
Baca Juga: MA, Kemenkumham dan JICA Jepang Nilai Penting Koordinasi di Antara Mereka
Dalam pertemuan tersebut, KSAL Muhammad Ali menyampaikan bahwa luas wilayah teritorial laut Indonesia adalah 2/3 dari luas daratan Indonesia. Oleh karenanya, kejahatan di laut dengan berbagai modus operandinya jauh lebih banyak dibandingkan di darat.
Terkait hal tersebut, KSAL menginisiasi agar perlu dilakukan koordinasi antarpenegak hukum. “Indonesia memiliki kekayaan laut yang potensial, sehingga berpotensi dilirik oleh negara lain. Hal itu dapat berdampak pada kejahatan transnasional seperti pelanggaran wilayah teritorial, illegal fishing, illegal mining, trafficking, penyelundupan narkotika, terorisme hingga perompak/bajak laut.
“Mengingat ada 12 instansi penyidik yang berkepentingan di wilayah laut, semua penyidikan tindak pidana laut perlu dikoordinasikan antarpihak dengan baik,” ujar KSAL.
Baca Juga: Menperin AGK Berinisiatif Bongkar Kasus IMEI Ilegal: Bantu dan Koordinasi Polri!
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut baik kedatangan KSAL beserta jajaran TNI AL karena kunjungan tersebut tidak saja bermakna silaturahmi, tetapi juga mempererat kolaborasi penegakan hukum di wilayah laut.
Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) berperan dalam koordinasi perkara-perkara koneksitas.
Untuk itu, Jampidmil dapat membantu penyidik TNI AL dalam rangka koordinasi dan sinergi penegakan hukum secara komprehensif.
Baca Juga: Menkominfo Jalin Koordinasi Sekaligus Konsultai dengan Jaksa Agung
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dalam kejahatan lintas negara di wilayah laut, ST Burhanuddin menyampaikan bahwa diperlukan adanya penguatan sarana/prasarana, koordinasi integral antar penyidik secara intensif dan efektif sehingga penegakan hukumnya tidak tumpang tindih.
“Saya berharap ke depannya perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bersama untuk membangun mindset/presepsi yang sama antarpenegak hukum. Pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pertukaran informasi dan sharing knowledge,” kata ST Burhanuddin.***