: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo.
Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/5/2023). “Plt-nya Pak Menkopolhukam,” kata Jokowi, Jumat (19/5/2023).
Johnny G Plate telah ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo oleh penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung, Rabu (17/5/2023). Bahkan Johnny Plate ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong penyidik Kejaksaan Agung mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Johnny G Plate dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran uang Johnny Plate.
Baca Juga: Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung Jebloskan Johnny G Plate ke Tahanan dan Geledah Rumah Dinas
ICW juga berharap Kejaksaan Agung tidak berhenti mengusut keterlibatan pihak lain di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020 sampai 2022. Ada dugaan masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.
"ICW berharap penetapan tersangka Menkominfo tidak boleh berhenti di situ saja. Kejaksaan Agung harus usut tuntas dugaan keterlibatan pihak lain baik unsur Kominfo, BAKTI, swasta hingga indikasi pencucian uang yang terjadi dengan menggandeng PPATK," kata peneliti ICW, Tibiko Zabar Pradano, Kamis (18/5/2023).
Alasan dia, karena Kejaksaan Agung sendiri sempat mengumumkan 25 orang yang statusnya dicegah berpergian. Tibiko juga berharap dugaan keterlibatan adik Johnny G Plate, Georgius Alex, diusut dan dituntaskan pula.
Baca Juga: Kejaksaan Agung Mengklaim Tidak Ada Unsur Politik Penetapan Tersangka Johnny G Plate
Ketua bidang Hukum dan HAM DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Tama S Langkun juga meminta Kejaksaan Agung, menyelidiki aliran dana kasus tersebut. "Jumlah yang sangat fantastis, atas perhitungan yang sudah dilakukan oleh BPKP, kami juga berharap Kejaksaan Agung mengupayakan pemulihan aset (pengembalian kerugian negara). Kami pasti mendukung langkah-langkah untuk menghindarkan negara dari kerugian yang lebih besar lagi," kata Tama. Siapa pun penerima aliran dana haram tersebut harus mendapatkan hukuman.
Tama mengakui, meskipun RUU Perampasan Aset masih berproses, penyidik bisa memaksimalkan Undang-Undang (UU) Tipikor dan UU TPPU untuk memaksimalkan pemulihan aset negara. "Ke mana pun kerugian negara ini mengalir dan siapa pun yang menikmatinya, tentu saja bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana serta bisa dirampas oleh negara melalui penegakan hukum," ujarnya.
Baca Juga: Tindakan Tegas Kejaksaan RI Tahan Tersangka Johnny G Plate Mendapat Apresiasi
Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Ahmad Ali sependapat dengan Tama. Dia meminta penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) berkaitan dengan pengadaan tower BTS. Ali menduga, ada aktor tersembunyi selain Menteri Kominfo Johnny G Plate dan lima tersangka lain dalam kasus korupsi dengan kerugian negara senilai Rp 8 triliun lebih tersebut. "Ini bukan dilakukan oleh perorangan, tapi oleh konsorsium, oleh perusahaan yang mengerjakan proyek itu," kata Ahmad Ali, Jumat (19/5/2023).
Ali mengatakan, Johnny G Plate sebagai Menkominfo hanya berstatus sebagai pengguna anggaran (PA). Sementara, kata dia, korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis itu diduga terjadi lantaran mangkraknya pengerjaan proyek.
Perusahaan menjadi pihak yang mestinya paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Karena itu, perlu terus digali sampai ke perusahaan penyedia alat-alat pendukung lainnya. "Ada proyek BTS yang tidak terbangun, lantas alat-alatnya itu di mana sekarang?" tanya Ali.***