Oleh: Yacob Nauly
: Transformasi bahkan reformasi di tubuh Polri saat ini bukan isapan jempol belaka.
Banyak kasus di tubuh Polri terkuak sudah ke permukaan tanpa pandang bulu.
Bahkan kasus besar pun dibongkar oleh intern Polri itu sendiri.
Terkini di Papua Barat Kapolda Irjen Pol Daniel Silitonga turun langsung cari warga untuk meminta maaf.
Baca Juga: HUT RI ke-78 Berwisata di Pulau Seram Calon Provinsi Baru di Indonesia
Kapolda Silitonga minta maaf karena salah satu bawahannya di Polresta Sorong salah ketik Surat.
Isi surat itu kemudian diprotes keras oleh warga Papua karena dianggap tendensius ke rasisme.
Bukan saja permohonan maaf Kapolda Irjen Pol Silitonga.
Pelakunya langsung ditahan di Polres Sorong Kota atad perintah
Membaca dampak yang tak menguntungkan bagi stabilitas daerah Polri serius menanganai kasus ini.
Prediksi Polda Papua Barat ini tepat. Karena surat itu kini membuat situasi Papua butuh penanganan serius.
Baca Juga: Menaker Dampingi KSP Tinjau Pengembangan SDM Melalui Pelatihan Vokasi
Pengalaman menunjukkan bahwa masalah rasis ini pernah mengguncang Papua tahun 2019 lalu.
Kita saksikan belakangan bagaimana isu-isu provokatif.
Berita-berita palsu (hoax), dan pelbagai konten negatif lainnya beterbaran.
Ini dikonsumsi publik, sehingga kerap menciptakan pertikaian.
Bahkan konflik yang meluas di masyarakat. Akibat bermunculan media-media provokatif.
Media dengan misi dari kelompok-kelompok tertentu.
Atau media-media yang hanya menebarkan sensasi dengan judul-judul bombastis.
Baca Juga: Moeldoko Apresiasi, Indonesia Juara Umum WSA 2023 di Singapura
Itu untuk sekadar menarik perhatian pembaca dan mendulang keuntungan dari sana.
Akhirnya, sebuah isu diberitakan tak berimbang. Bahkan hanya memprovokasi masyarakat untuk menghakimi individu, kelompok, atau pihak tertentu.
Akibatnya, masyarakat terseret dalam aliran cara pandang tak sehat.
Provokasi menuju kubangan gelap yang panas. Penuh prasangka dan kebencian pada sesama.
Dan tak jarang berlanjut pada pertikaian, bahkan kekerasan dan perpecahan.
Penulis setuju bahwa melihat persoalan tersebut. Maka pendekatan jurnalisme damai menjadi sangat relevan dipraktikkan.
Khususnya bagi setiap insan pers atau pekerja media yang berjiwa Pancasilais.
Jake Lynch (2008) menjelaskan, jurnalisme damai (peace journalism) adalah situasi ketika para editor dan reporter membuat pilihan.
Baca Juga: Penyidik KPK Periksa Tiga Bankir Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah
Pilihan mengenai apa yang akan dilaporkan dan bagaimana melaporkannya.
Khususnya yang menciptakan kesempatan bagi masyarakat luas untuk mempertimbangkan.
Kemudian menilai tanggapan non-kekerasan terhadap konflik.
Pendekatan jurnalisme yang dirumuskan oleh John Galtung, Rune Ottosen, Wilhem Kempt, dan Maggie O’Kane ini bertujuan menghindari.
Atau mencegah terjadinya kekerasan di masyarakat luas.
Pendekatan ini berprinsip membingkai laporan suatu kejadian lebih luas.
Lebih berimbang, dan lebih akurat dengan didasarkan pada informasi tentang konflik.
Dan perubahan yang terjadi dengan mengarahkan penyampaian informasi yang berdampak pada perdamaian.
Pelaksanaan jurnalisme damai didasari tekad dan komitmen insan pers.
Mulai dari redaktur sampai wartawan untuk memilih cara penyelesaian masalah secara damai.
Baca Juga: KPK Netral Dalam Pemilu 2024, MK Larang di Tempat Ibadah Berkampanye
Karena mengedepankan perdamaian, jurnalisme damai berupaya sebisa mungkin.
Terutama untuk menghindari kata-kata yang mengandung makna provokasi.
Di samping itu, dalam konteks konflik, kekerasan, atau bahkan perang, jurnalisme damai lebih mengedepankan empati.
Empati pada para korban, sehingga topik-topik yang dipilih sebagai bahan berita tak hanya memaparkan masalah.
Namun juga menawarkan solusi. Kita tahu bahwa pers—melalui pemberitaannya tentang suatu konflik, berpotensi dua hal.
Yakni menjernihkan persoalan dan meredam konflik atau malah meruncingkan konflik.
Karena pemberitaan mungkin berat sebelah atau terlalu mengeksplorasi pertentangan di antara dua pihak.
Di titik ini, jurnalisme damai membuat pers berperan bukan mempertajam konflik, namun sebagai peredam.
Dengan kata lain, jurnalisme damai lebih mengedepankan harapan akan terwujudnya rekonsiliasi atas suatu konflik.
Polri
Sebagai alat negara Polri berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Dituntut 12 Tahun dan Bayar Restitusi Rp 120 Miliar, Terdakwa Mario Dandy Satriyo Ajukan Pledoi Sidang Berikut
Ini yang dilakulan Polri perlu dukungan masyarakat.
Dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Maka Polri dituntut untuk terus berkembang.
Berkembang menjadi lebih professional. Dan pada saat bersamaan, lebih dekat dengan masyarakat.
Salah Ketik Surat
Polres Sorong Kota<span;> m<span;>ulai Kasat Intelkam, Kompol Julvian Sihombing, Wakapolresta Sorong Kota AKBP Mathias Krey.
Hingga Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua.
Tak hanya ketiga pejabat Polresta Sorong Kota yang meminta maaf.
Baca Juga: Tenis Amman BNI M25K Seri II: 4 Pemain Tunggal dan 2 Pasangan Indonesia Tersisih di Langkah Awal
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel TM Silitonga, Wakapolda Papua Barat Brigjen Patrige Renwarin dan sejumlah pejabat utama Polda Papua Barat terbang ke Kota Sorong.
Di kota Sorong Kapolda Silitonga menyampaikan permohonan maaf.
Permohonan maaf kepada para tokoh adat, masyarakat dan tokoh agama. Serta pemuda terkait kelalaian anggotanya tersebut.
Bahkan di hadapan para tokoh tersebut Kapolda Daniel menegaskan transparan.
Ia menjelaskan pihaknya telah menindak tegas oknum anggota yang diduga lalai.
Akibat kelaĺaiannya itu sekelompok warga tersinggung. Dan beraksi.
Baca Juga: Kemenhub Seragamkan Pemeriksaan Kapal Berbendera Indonesia
Sejumlah tokoh Papua menyampaikan imbauan atas peristiwa tersebut untuk disikapi dengan arif.
Warga diminta bijaksana dan tidak terprovokasi atas kasus ini.
Kesimpulan
Dari uraian di atas disimpulkan bahwa permintaan maaf Kapolda Papua Barat atas kasus salah tulis surat dinas itu benar tidak rekayasa.
Pasalnya permintaan maaf Kapolda itu menyenangkan Hati.
Karena berjanji tak boleh diulangi oleh anggota Kepolisian RI.
Kapolda Silitonga jujur saat menghadapi masalah.
Lalu berani Mengakui Kesalahan ini.
Kapolda hindari menyalahkan orang Lain.
Ia Mengucapkan Pemintaan Maaf berulang kali kepada masyarakat atas kasus ini. Sumber: (Berbagai Referensi termasuk Media Massa).
Baca Juga: Kebijakan Harus Tuntas Untuk Mengatasi Polusi Udara
Penulis: Yacob Nauly. Wartawan .Wartawan Utama Dewan Pers RI.Mantan Ketua PWI Sorong.