: Penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Selasa (5/12/2023).
Langkah itu dilakukan dalam rangka pendalaman dan pengembangan kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barsel tahun 2020- 2021 yang kini sedang diusut Kejati Kalteng.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng, Undang Mugopal mengatakan, penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-05/O.2/Fd.1/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Juncto nomor : PRIN-05.A/O.2/Fd.1/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023.
Baca Juga: Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung Sita Mobil Mewah Diduga Hasil Korupsi
“Tim penyidik telah menyita sejumlah dokumen penting terkait kasus yang sedang disidik dan menyitanya untuk kepentingan penyidikan,” kata Kasi Penkum Kejati Kalteng, Dodik Mahendra, Rabu (6/12/2023).
Dodik menyebutkan tim penyidik dipimpin Aspidsus Douglas Pamino Nainggolan. Mereka sebelumnya juga menggeledah sejumlah tempat. Antara lain rumah saksi ICD di Palangka Raya dan MJN dan PMT di Buntok, Barsel.
Hasil penggeledahan disita satu unit mobil Honda Brio Satya warna putih dan satu unit mobil Mitsubishi Xpander 1,5 L warna hitam milik saksi ICD.
Dodik mengungkapkan, sudah 60 saksi diperiksa. Sejauh ini belum ditetapkan siapa-siapa saja tersangkanya. “Tim penyidik masih melengkapi bukti-bukti, termasuk hasil perhitungan kerugian negara,” tuturnya.
Penanganan kasus ini berawal Pemkab Barsel pada tahun 2020 menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) sebesar Rp14 miliar untuk BOK Puskesmas, BOK Dinas Kesehatan, BOK Sistem E-Logistik Obat dan BMHP, BOK Stunting. Selain untuk Dukungan Manajemen, Akreditasi Puskesmas, Jampersal, Pengawasan Obat dan Makanan.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor Pemkot Bima, Nusa Tenggara Barat
Pemkab Barsel pada tahun 2021 kembali menerima DAK-NF sebesar Rp16 miliar lebih. Dana ini pun digunakan untuk BOK Kab/Kota, BOK Puskesmas, BOK Kefarmasian dan Alkes.
Juga untuk mendanai BOK Stunting, Jaminan Persalinan, Dukungan Akreditasi Puskesmas, dan membiayai Dukungan Akreditasi Laboratorium Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan. “Ada dugaan kuat telah terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggarannya,” kata Dodik.***