: Persoalan yang dialami Lukas Enembe mantan gubernur Papua terkait suap Rp1 milar. Artinya itu masalah hukum.
Kenyataanya demikian namun sebagian orang seakan tak mau tahu terkait apa yang dijalani Lukas Enembe.
Bahkan lebih parah karena ada pihak - pihak-pihak yang mengaitkan masalah hukum ini dengan persoalan politik.
Komnas HAM menyatakan ada indikasi eskalasi kekerasan setelah Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe ditangkap KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca Juga: Ucok Baba Lakukan Transformasi Usaha dari Artis ke Jajakan Barang Dagangan di Trotoar
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai ada pihak yang memanfaatkan penangkapan Lukas untuk membuat kacau Papua.
"Kami juga sudah memantau kejadian ini dan memang ada sebuah skenario yang dibuat untuk mengacaukan suasana dan membuat kondisi tak stabil," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kepada wartawan, Sabtu (14/1/2023).
Sahroni belum menjelaskan apakah skenario itu dibuat kelompok Lukas Enembe atau bukan. Dia meminta polisi terus memantau perkembangan situasi di Papua.
"Apakah hal ini ada kaitannya dengan kelompok Lukas Enembe, kami belum mau berkomentar sampai pihak berwajib mendapatkan bukti," ucapnya.
Sahroni meminta polisi memantau kemunculan aksi-aksi yang bisa merusak keamanan dan ketertiban masyarakat Papua. Dia mendorong polisi menertibkan pihak-pihak yang merusak keamanan di Papua.
Baca Juga: KPK Diminta Usut Dugaan Dana Lukas Enembe Ngalir ke KKB
"Namun saya imbau kepada pihak kepolisian untuk mengatensi hal ini. Harus terus dipantau dan dilakukan penertiban. Siapapun yang merusak tatanan keamanan, wajib ditindak dengan cepat," ujarnya.
Sebelumnya, Komnas HAM menemukan indikasi eskalasi kekerasan usai penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK. Komnas HAM meminta agar konflik kekerasan di Papua dihentikan.
"Komnas HAM juga menemukan indikasi eskalasi kekerasan di Papua, terutama pascapenangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam unggahan video di kanal YouTube Humas Komnas HAM RI seperti dilansir Antara, Sabtu (14/1/2023).
Baca Juga: BRI Ajak Warga Jayapura Ciptakan Peluang Bisnis dari Daur Limbah Plastik dan Manfaatkan Digitalisasi
Atnike meminta semua pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan konflik kekerasan di Papua semakin luas. Lebih lanjut, ia juga menegaskan Komnas HAM mengecam tindakan perusakan fasilitas umum dan meminta semua pihak tidak menyebarkan informasi provokatif.
"Yang akan memunculkan sentimen negatif dan memperkeruh keadaan," tambahnya.
Secara khusus, Komnas HAM meminta Kapolda Papua, Pangdam 17 Cendrawasih, dan pemerintah daerah di Papua dapat menciptakan situasi kondusif secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk meredam ketegangan di Papua.
Dalam kesempatan tersebut, Atnike juga menyampaikan apresiasi pernyataan dan arahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam kunjungan kerja ke Papua beberapa waktu lalu untuk mendukung upaya penanganan pengungsi.
Baca Juga: BRI Dorong UMKM Perikanan Papua Manfaatkan Digitalisasi
"Komnas HAM berharap TNI dan Polri dapat memberi rasa aman bagi para pengungsi untuk kembali ke rumahnya," ujarnya. ***