JAKARTA: Anggota Komisi XI DPR RI/Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin menilai sinyal pemulihan ekonomi nasional semakin kuat.
Optimisme Puteri inheren dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara resmi telah mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,69 persen (yoy) yang dirilis pada Senin, pekan lalu (7/2/2022).
“Capaian ini menunjukkan arah perbaikan ekonomi yang kian solid dan on the right track atau kembali pada jalur yang tepat. Namun, kita harus tetap waspada. Apalagi sekarang, Indonesia telah memasuki gelombang ketiga akibat meluasnya dampak varian omicron yang dapat berpengaruh terhadap prospek pemulihan tahun 2022. Karenanya, kita tetap perlu menjaga keseimbangan antara penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi,” urai Puteri Komarudin kepada
di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).
Baca Juga: Putkom Dorong Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM Jabar: Aspek Utama Pengawasan-Perlindungan!
Ketersediaan Data yang Berkualitas
Srikandi Milenial Beringin ini juga berharap momentum perbaikan ekonomi selama tahun 2021 juga berlangsung secara merata di berbagai daerah. Untuk itu, Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI ini mendorong BPS untuk bisa mempercepat publikasi data pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota guna mengetahui dan kinerja pemulihan di daerah.
“BPS sering terlambat dalam mengumumkan capaian ekonomi kabupaten/kota. Padahal, kami juga ingin mengetahui seperti apa realisasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota yang menjadi
daerah konstituen kami. Padahal, BPS juga memiliki kantor-kantor di tingkat daerah,” ungkap Putkom, sapaan akrab Wakil Rakyat Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) ini.
Baca Juga: Putkom Sosialisasikan QRIS UMKM Se-Purwakarta, Targetkan 100 Persen Pelaku Usaha Terdigitalisasi
Sementara Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan bahwa infrastruktur teknologi untuk pendataan masih belum merata sehingga berpengaruh terhadap kecepatan pengumpulan data.
“Tidak seluruh wilayah bisa melakukan pendataan secara cepat dengan menggunakan gadget atau online. Karena memang infrastruktur daerah variasinya masih tinggi. Maka, daerah yang infrastrukturnya terbatas dan jaringannya masih terbatas, BPS melakukan pendataan secara tradisional dengan kertas dan kuesioner. Jadi, masih butuh pengolahan,” ungkap Margo.
Puteri kembali meminta BPS untuk memastikan ketersediaan data terkait indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tingkat daerah.
Baca Juga: Dukung Tujuan PembangunanBerkelanjutan, Jamkrindo Kembali Hijaukan Kawasan Ciletuh
“Data tersebut masih sangat minim di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Padahal ketersediaan data ini penting untuk mengukur seperti apa capaian daerah akan komitmen terhadap TPB,” tegas Ketua Delegasi Indonesia Y20 Summit.