: Tindak pidana korupsi semakin sistemik dan merajalela saja dari hari ke hari. Bahkan dikombinasikan lagi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kendati sudah sedemikian gencar dilakukan upaya pemberantasan, tetap saja bakal calon koruptor bermunculan, baik dari pihak swasta terlebih lagi oknum-oknum pejabat dari instansi pemerintah.
Begitu menakutkannya rasuah-rasuah itu. Karenanya, Menteri BUMN Erick Thohir menyambangi Kejaksaan Agung guna menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait dugaan kerugian dana pensiun (dapen) yang dikelola BUMN.
Baca Juga: Langkah Anti Korupsi Menteri BUMN, Erick Thohir Siap Perangi Penyimpangan Dana Pensiun
Erick mengatakan 70 persen dana pensiun yang dikelola BUMN bermasalah alias 'sakit'.
"Ternyata, dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN itu, 70 persen 'sakit', 34 bisa dinyatakan 'tidak sehat'. Karena itu, kita berkoordinasi dengan Bapak Jaksa Agung," kata Erick.
Menurut Erick, Pak Jaksa Agung dan pihaknya sepakat mendorong ditindaklanjutkan ke BPKP untuk memastikan angka-angka kerugiannya," tutur Erick di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2023).
Baca Juga: Dua Mantan KPK Dipanggil Penyidik Antirasuah Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Kementan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun mengaudit. Hasilnya, kata Erick, ditemukan adanya kerugian negara Rp 300 miliar.
Erick menyebutkan, awalnya dilakukan empat dana pensiun, ada Inhutani, ada PTPN, ada Angkasa Pura I, dan RNI. "Hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp 300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan Kejaksaan Agung," katanya.
Erick menyebut, semua temuan itu belum menyeluruh. Erick mengaku kecewa dan sedih dana pensiun karyawan yang bekerja puluhan tahun dirampok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahkan biadab.
Baca Juga: Penyidik Pidsus Kejari Jakarta Barat Tetapkan Tujuh Tersangka Korupsi di Anak Perusahaan Telkom
"Angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih, karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab," ujarnya.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan BUMN itu. Pihaknya melakukan audit terkait tata kelola dana pensiun dan mengidentifikasi area-area risiko.