: Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin atau akrab disapa Putkom mengimbau Bank IndonesIa (BI) untuk lebih menggencarkan sosialisasi fasilitas penukaran uang tunai guna keperluan memasuki lebaran di akhir bulan April 2022 ini.
Untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang tunai jelang Hari Raya Idul Fitri
2022, BI dikabarkan telah membuka 5.013 titik penukaran uang di perbankan seluruh wilayah
Indonesia. Selain itu, BI juga menyediakan layanan penukaran uang melalui Mobil Kas Keliling BI.
“BI dan pihak perbankan yang terlibat, termasuk Bank dalam ekosistem Himbara dan Bank BJB, yang berbasis di Jawa Barat perlu mensosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat dimana saja lokasi penukaran yang dimaksud. Apa saja persyaratannya, serta berapa kuotanya setiap hari. Dengan kejelasan dan kemudahan ini,
masyarakat pastinya akan lebih memilih untuk menukarkan uangnya ke lembaga formal, bukan menukarkan di sembarang tempat yang rawan pemalsuan mata uang rupiah,” ujar Puteri dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunkerfik) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, pada Jumat lalu (8/4/2022).
Sepanjang tahun 2021, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat mencatat 41.954 lembar temuan uang yang diragukan keasliannya. Bahkan, jumlah uang palsu yang ditemukan di provinsi ini mencapai 26.828 lembar. Karenanya, Puteri berharap fasilitas penukaran uang ini dapat semakin disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat guna mengantisipasi bahaya peredaran uang palsu yang pada ujungnya akan merugikan masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin bersama koleganya di Komisi Keuangan dan Perbankan Senayan melakukanKunjungan Kerja Spesifik (Kunkerfik) ke Jawa Barat dengan bertemu BI dan OJK Jabar, Himbara terkait tugas dan fungsi regulator dan bank-bank Himbara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat jelang Idul Fitri 1443 H (AG Sofyan)
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI ini juga mendorong pihak perbankan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Karena sampai triwulan IV-2021, penyaluran kredit di Jabar masih didominasi kredit non-UMKM sebesar 77,91 persen, sementara porsi kredit UMKM hanya 22 persen.
Baca Juga: Putkom Dorong Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM Jabar: Aspek Utama Pengawasan-Perlindungan!
“Saya cukup puas karena penyaluran kredit UMKM di daerah pemilihan saya berkontribusi cukup besar dari total penyaluran kredit UMKM di Jawa Barat dibanding daerah lain. Yaitu, dari Kabupaten Bekasi mencapai 8,84 persen dan Kabupaten Karawang sebesar 4,80 persen. Sayangnya, penyaluran kredit Kabupaten Purwakarta masih rendah dan belum berkontribusi signifikan. Padahal, Kabupaten Purwakarta juga memiliki aneka dan beragam jenis UMKM potensial yang perlu dukungan modal,” ungkap Wakil Rakyat Senayan Dapil Jabar VII ini.
Srikandi Milenial Golkar ini menilai dukungan permodalan tersebut menjadi penting agar pelaku UMKM bisa melanjutkan dan m mengembangkan usahanya, terutama bagi mereka yang memiliki usaha dan fokus melayani kebutuhan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri bagi konsumen, seperti sandang dan pangan maupun kuliner.
Baca Juga: Putkom Sosialisasikan QRIS UMKM Se-Purwakarta, Targetkan 100 Persen Pelaku Usaha Terdigitalisasi
“Momentum pulihnya permintaan menjelang lebaran tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh
para pelaku UMKM jika akses permodalan masih terbatas. Bahkan, keterbatasan ini juga dapat memengaruhi kelangsungan usahanya,” tegas putri sulung politisi senior Beringin yang juga dikenal sebagai wakil rakyat di Dapil Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta yakni Ade Komarudin ini.
Tak lupa Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga mengingatkan OJK untuk sigap mengantisipasi maraknya kasus pinjaman online (pinjol) menjelang lebaran.
“Apalagi mendekati lebaran seperti ini yang menjadi kesempatan emas bagi oknum pinjol untuk menawarkan pinjaman, di saat masyarakat terdesak untuk memenuhi kebutuhan. Fakta ini selalu kita temukan di lapangan di kampung, desa, dan susun, masyarakat harus ambil pinjol demi untuk memenuhi kebutuhan lebaran tapi tidak memahami pinjol ini ilegal atau tidak,” pungkas Putkom.***